Buntut OTT Suap Perizinan Meikarta Yang Melibatkan Sejumlah Pejabat. KPK : Total Commitment Fee Rp 13 Milyar

oleh -87 views
Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, saat diwawancarai sejumlah awak media. Foto : Ilustrasi. News.okezonecom

JAKARTA – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, yang melibatkan tertangkapnya sejumlah pejabat dari berbagai Dinas di kabupaten tersebut, berbuntut menangkap Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin. Senin, 15/10/2018 malam

“Untuk Bupati Kabupaten Bekasi juga sedang dijemput dan akan dibawa langsung ke KPK,” kata Humas KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Senin, 15/10/2018 siang.

Dikutip dari laman Tribunnews.com, Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK mengungkapkan, masalah suap itu adalah bagian dari commitment fee fase pertama, dari total commitment fee sebesar Rp. 13 miliar. Pemberian suap itu dilakukan melalui sejumlah dinas di Kabupaten Bekasi terkait dengan izin Meikarta.

“Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini sebesar Rp. 7 miliar, melalui beberapa kepala dinas di Kabupaten Bekasi dari bulan Mei-Juni 2018,” kata Laode dalam jumpa pers di gedung KPK. Senin (15/10/2018) malam.

Pemberian suap itu dikatakan Laode, dilakukan melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Bekasi.

“Keterkaitan sejumlah dinas itu karena proyek ini membutuhkan banyak izin. Akan dibangun apartemen, pusat perbelanjaan dan rumah sakit. Jadi mereka butuh rekomendasi penanggulangan kebakaran, Amdal, banjir, hingga lahan makam,” ucap Laode.

Selain itu, Laode berujar, KPK juga menetapkan empat orang yang diduga sebagai pemberi suap.

“Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group).” katanya.

Sementara lima orang yang sudah ditetapkan, tambah Laode, yang diduga sebagai penerima suap, yakni Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

“Pihak yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.” terangnya.

Sementara itu, dikatakan Laode, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan pihak yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Terkait dengan tersangka dalam penyidikan ini, belum diamankan KPK. kami ingatkan, agar bisa bersikap kooperatif,” kata Laode.

Untuk diketahui, sebelumnya OTT sengaja digelar lembaga KPK kepada sejumlah pejabat dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, dan terlebih dulu berhasil mengamankan sebanyak 10 orang pejabat.

 

 

 

Sumber : Red / Saiful Bahri / Tribunnews.com

Editor    : Deni