Tunggakan Menumpuk, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Anggarkan 14 Milyar Untuk Jamkesda 2017

oleh -46 views

jamkesda

TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan kurang lebih Rp 14 milyar untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah pada 2017 mendatang. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan sekaligus membiayai pengobatan warga yang mendapatkan jamkesda.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Oki Zulkifli menuturkan, anggaran yang ada saat ini tak sebanding dengan jumlah tunggakan Jamkesda Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada sejumlah rumah sakit. Oki menaksir tunggakan Jamkesda Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp 12 miliar hingga akhir tahun 2016.

”Untuk Jamkesda pada anggaran perubahan dianggarkan sekitar Rp 8 miliar, itu untuk utang 2015. Untuk utang 2016, dianggarkan pada 2017,” tuturnya.

Menurut Oki, agar tunggakan tidak semakin bertambah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan seluruh peserta Jamkesda diintegrasikan ke jaminan kesehatan yang dibayarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2017. Saat ini, dari total 170.000 masyarakat penerima Jamkesda, baru sekitar 11.000 yang sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Pemkab Tasikmalaya kini tengah melakukan verifikasi ulang terkait dengan data penerima Jamkesda. Me­nurut Oki, dari 170.000 penerima Jamkesda, sebenarnya hanya 45.000 yang berhak menerima Jamkesda sedangkan si­sanya sudah diusulkan untuk menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).

”Sementara ini tahapannya baru pendataan, data dari Dinsos harus dilengkapi dulu. Soalnya sekarang masih ada yang belum lengkap, misalnya kurang alamat, KK, dan sebagainya. Kalau pendataannya selesai, mudah-mudahan tahun depan peserta Jamkesda bisa diintegrasikan ke BPJS semua,” ucap Oki.

Integrasi dari Jamkesda ke BPJS, kata Oki, akan sangat membantu Pem­kab Tasikmalaya dalam urusan pengobatan warga tidak mampu. Nan­tinya, anggaran yang tidak terpakai untuk pembayaran premi BPJS Jamkesda bisa dialokasikan untuk kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya.

”Beban kita akan berkurang kalau sudah diintegrasikan semua. Selama ini kita dituntut agar sarana dan pra­sarana kesehatan harus maksimal, tetapi kondisinya anggarannya memang terbatas. Tahun 2017, APBD murni untuk program kesehatan ha­nya Rp 500 juta,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Usman Kusmana mengatakan, integrasi Jamkesda ke BPJS memang menjadi solusi yang paling efektif jika melihat kondisi keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Kendati demikian, saat ini permasalahan integrasi Jamkesda ke BPJS ada pada data kemiskinan.

Usman beranggapan, hingga saat ini jumlah data kemiskinan dari Badan Pusat Statistika serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang sinkron. Itu sebabnya banyak masyarakat mengeluhkan penerima KIS dan Jamkesda kurang tepat sasaran.

”Database kemiskinan harus diperbaharui. Saat ini penerima KIS di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 700.000 lebih. Kalau database-nya sudah jelas, nanti gampang proses pengintegrasiannya,” kata Usman. (Deden Deni)