TASIKMALAYA – Ketidakhadiran pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam aksi unjuk rasa sejumlah buruh bertajuk Gerakan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang digelar Gabungan Organisasi Buruh Indonesia (GOBSI) Tasikmalaya dengan sejumlah aktivis Ormas dan LSM di Kantor DPRD dan Bale Kota Tasikmalaya, Kamis 14 September 2017, menuai kekecewaan peserta aksi.
“Padahal, kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengklarifikasi, sekaligus mempertanyakan fungsi dan perannya sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, yang harus melakukan penekanan terhadap para pelaku usaha, agar mendaftarkan seluruh karyawannya.” tegas Sekjen GOBSI, Muhammad Faizal Alfariji, saat di wawancara KONTEN INDONESIA.COM, Kamis 14 September 2017 siang.
Selain itu, GOBSI juga melihat ada indikasi manipulasi data di tubuh perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Jumlah yang didaftarkan tidak sesuai dengan jumlah banyak karyawan yang semestinya. Pemotongan jaminan sosial banyak yang di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Terindikasi diskriminatif terhadap pekerja, yang disinyalir adanya konspirasi antara oknum BPJS dengan oknum pengusaha. Karyawan yang didaftarkan terindikasi banyak yang bukan penerima BPU. Sosialisasi BPJS kurang menyentuh, terhadap komponen-komponen seluruh tenaga kerja dan para pelaku usaha termasuk pemerintah.” tambahnya.
“Dalam hal ini, kami juga meragukan proyek pemerintah yang ada di Priangan Timur, khususnya Kota Tasikmalaya, yang terindikasi tidak terjamin tentang keselamatan kerja. Ini bukti adanya konsfirasi global terhadap buruh” tutupnya.
Hingga berita ini di turunkan, pihak BPJS ketenagakerjaan sedang dalam keadaan sibuk dan belum bisa di minta konfirmasi.
(Sopyan Saori)
KONTEN INDONESIA.COM