Soal UAS. Dedi Mulyadi : Ceramah Agama Dilindungi Undang-Undang

oleh -54 views
Dedi Mulyadi, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, saat dikerumuni awak media pemburu berita. Foto: Humas Golkar

KAB PURWAKARTA – Ramainya pemberitaan terkait dugaan persekusi yang dialami Da’i Kondang Ustadz Abdul Somad (UAS), menuai pernyataan mengejutkan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurut Dedi, di negeri demokrasi penolakan terhadap ceramah keagamaan seharusnya tidak terjadi.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu menyebut pluralitas harus menjadi pijakan dalam bertindak di tengah masyarakat. Konteks keberagaman dan keberagamaan di Indonesia mengharuskan asas tersebut diberlakukan.

“Saya kira ini ironi di negeri demokrasi. Negeri kita kaya akan suku, kultur, agama dan kepercayaan. Cara menyikapinya harus arif, tidak boleh dengan cara persekusi,” terang Dedi dikediamannya, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Selasa, 04/09/2018.

Menurut Dedi, ceramah keagamaan merupakan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Kebebasan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi anak bangsa dan dilindungi piranti undang-undang.

“Nah, kalau sekiranya terjadi perbedaan pendapat tentang pemahaman keagamaan, ya tinggal dibawa saja ke forum diskusi. Forum keilmuan memiliki kapasitas objektif mengupas itu. ini dalam rangka menghindari upaya main hakim sendiri,” ujarnya.

Dedi pun mencontohkan instrumen diskusi dua organisasi besar keagamaan di Indonesia. Nahdlatul Ulama memiliki Forum Bahtsul Masaail (pembahasan masalah). Sementara Muhammadiyah lekat dengan tradisi Majelis Tarjih dalam mengupas persoalan.

“Jadi, fokus pengujiannya itu gagasan bukan soal suka atau tidak suka terhadap personalitas seseorang. Saya kira itu lebih objektif dibanding sedikit-sedikit tolak, sedikit-sedikit tolak,” tegasnya.

Menurut Dedi, hanya instrumen negara yang berhak melakukan pengekangan terhadap hak seseorang. Hukum kata dia harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara. Tak lupa Dedi mengajak semua pihak agar bertindak sesuai dengan koridor aturan perundangan.

“Kalau seseorang dilarang berceramah atau berpidato, maka larangan itu harus sesuai dengan undang-undang. Tidak boleh ada larangan berdasarkan ketidaksukaan terhadap seseorang,” katanya.

Bahkan, Dedi juga menceritakan peristiwa persekusi yang pernah dilakukan salah satu ormas terhadap dirinya. Larangan naik ke atas panggung, mobil dilempari batu sampai diburu dengan pedang pernah dia alami.

“Itu pengalaman saya. Jadi, saya memiliki pandangan bahwa siapapun atas nama apapun dilarang melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya,” Tutup Dedi.

 

 

Penulis: M. Dofir Ibrahim / Humas.