Terkait Penangkapan 2 Orang Wartawan Di Sumut, Ketua Mahkamah Pers Angkat Bicara

oleh -77 views
Ferry Arbania, Pimpinan Redaksi Media Policeline.co sekaligus Ketua Mahkamah Pers Indonesia. KONTEN INDONESIA / Beritalima.com

MADURA – Tokoh Pers asal Madura, Ferry Arbania, yang juga Ketua Mahkamah Pers Indonesia, angkat bicara dan mengecam keras terjadinya penjemputan paksa 2 orang Insan Pers (Jurnalis), yakni Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, dari media online Sorotdaerah.com oleh Anggota Mapolda Sumatera Utara pada Selasa, 6 Maret 2018 lalu sekira pukul 21:00 WIB.

Penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan adanya pemberitaan yang membuat Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpauw, merasa dicemarkan nama baiknya. Terkait hal itu, Ferry Arbania menilai, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan kemerdekaan Pers.

“Tentu saja apa yang dilakukan oleh personil Subdit II/Cyber Crime Polda Sumut sangat mengancam kebebasan pers, dan juga bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ferry, seperti dilansir media Beritalima.com.

Ferry Arbania, yang juga Pimpinan Redaksi Media Policeline.co itu menambahkan, Kapolda Sumut tidak mengingkari Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Kapolri yang ber-Nomor 2/DP/MoU/II/2017 – Nomor B/5/II/2017 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

“Apalagi MoU itu ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian M.A Ph.D, pada Peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2017 lalu di Kota Ambon Maluku,” katanya.

Ferry berharap, Kalau sekelas Kapolda Sumut tidak puas atau merasa dirugikan oleh hasil pemberitaan. Harusnya menggunakan hak jawab, bukan malah melakukan penjemputan paksa terhadap Insan Pers.

“Sebagai Kapolda pasti paham, Bahwa masalah pemberitaan ini merupakan kasus Delik Pers yang sudah diatur khusus dalam UU No 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik dengan menggunakan hak jawab,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Ferry juga mengajak Kapolda Sumut, untuk tidak menambah kegaduhan di Negeri ini, Apalagi di tahun politik yang dibeberapa level tertentu mudah terprovokasi. Dan juga, terkait penjemputan paksa terhadap dua jurnalis tersebut. Menurutnya hanya bisa dilakukan setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka.

“Barulah penyidik boleh melakukan penangkapan dengan mengantongi bukti-bukti. Namun ini bukan perkara pidana, tapi berkaitan dengan problem jurnalistik yang dilindungi undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers,” terang Pimred Policeline.co itu.

Pihaknya meminta, agar Kapolri Tito Karnavian segera turun tangan terkait kisruhnya penjemputan paksa dua orang wartawan.

“Kami yakin, Kerjasama yang selama ini dibangun sangat baik antara pihak Polri dengan Insan Pers, dan akan terus dijaga dengan baik. Kami berharap Kapolda Sumatera Utara bisa memahaminya, bahwa apa yang terjadi bukan pidana umum, melainkan lex spesialis yang harus dituntaskan melalui dewan pers,” katanya. ***

 

 

 

 

Editor    : Deni
Sumber : Beritalima.com