Dua Tahun Menjabat, Pasangan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Fokus Selesaikan Target RTH

oleh -64 views
Walikota Depok, Mohammad Idris, saat melakukan penanaman pohon disalah satu taman. KONTEN INDONESIA / Tineke Nicolas 

KOTA DEPOK – Tepat Dua Tahun memimpin pemerintahan Kota Depok, Walikota, Mohammad Idris, dan wakilnya Pradi Supriatna, dinilai cukup konsen dibidang tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satunya upaya yang dilakukan adalah merealisasikan rencana pembangunan Alun-Alun berikut mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, guna memperbanyak taman agar target RTH sebesar 20 persen dari 30 persen yang harus dicapai, hingga tahun 2019 bisa terwujud.

“Kami berupaya untuk terus menambah keberadaan RTH di Kota Depok, seperti dengan melakukan penambahan sejumlah taman di setiap kelurahan, melakukan penanaman pohon di lahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum), maupun di Garis Sempadan Sungai (GSS), tentu juga dengan menggandeng para pegiat lingkungan,” ungkap Etty Suryahati, Kepala DLHK Kota Depok, saat di Balai Kota, belum lama ini.

Etty menyebut, untuk mengejar target RTH tahun ini, rencananya DLHK Kota Depok akan mencari taman ditingkat RW untuk dinaikkan statusnya menjadi taman kelurahan. Nantinya, taman kelurahan akan memiliki luas minimal 500 meter persegi. Sehingga diharapkan pemenuhan RTH dapat mencapai target yang diinginan.

“Saat ini kami sedang memetakan, taman RW yang bisa ditingkatkan menjadi taman kelurahan. Namun, prosesnya dilakukan secara bertahap,” terang Etty.

Etty mengatakan, menurut data terakhir yang berhasil dihimpun, kondisi eksisting RTH Kota Depok, saat ini telah mencapai 16,33 persen atau 3.271,26 hektare, dibagi dalam dua wilayah yaitu RTH publik 10,06 persen dengan luas lahan 2.015,53 hektare, dan RTH privat atau milik pengembang 6,27 persen dengan luas lahan 1.255,73 hektare, dari luas keseluruhan wilayah Kota Depok yang mencapai 20.029 hektare.

“Untuk kondisi terahir saat ini, harus dilakukan perhitungan kembali, karena ada potensi perolehan RTH serah terima dari Badan Keuangan Daerah (BKD) terkait asset, maupun belanja lahan dari Bagian Pemerintahan atau pun Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim),” ungkapnya.

Etty menambahkan, dibutuhkan juga peran serta dari masyarakat untuk mendukung pengadaan RTH, agar ikut bersinergi dalam mengawasi. Serta melaporkan siapa saja yang mendirikan bangunan tidak pada tempatnya. Terlebih, jika melampaui aturan seperti menggunakan sempadan sungai.

“Kami sedang berusaha keras untuk memenuhi target tersebut. Maka dari itu, peran serta masyarakat sangat kami harapkan dalam hal pengawasan,” katanya.

 

 

 

 

Penulis : Tineke Nicolas
Editor   : Deni