Dana Bansos Dicoret, Bappeda Dan Bupati Di Demo Aliansi Mahasiswa

oleh
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam AMPP, saat menyuarakan orasinya didepan Gedung Bappeda Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. Rabu, 28/02/2018. KONTEN INDONESIA / Irwan Hamsi 

KAB PASANGKAYU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasangkayu (AMPP), gelar aksi demonstrasi terkait dengan Anggaran Hibah Bantuan Sosial (Bansos) penyelesaian studi untuk mahasiswa Pasangkayu pada APBD 2018, dihalaman Kantor Bappeda Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar). Rabu, 28/02/2018.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa tersebut pertanyakan alasan dicoretnya Hibah Dana Bansos pada APBD 2018, oleh Pemerintah Daerah setempat. Menurut gabungan mahasiswa itu, dana tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan mereka dalam menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi.

“Dana Bansos buat kami para Mahasiswa sangat berguna. Dan kami sangat menyayangkan, karena Bappeda tidak menganggarkan Bansos di Tahun ini, berarti Pemerintah sudah tidak menganggap kami. Padahal Dana tersebut sangat membantu kami dalam menyelesaikan study.” tegas Tasrun, pada saat orasi.

Para Mahasiswa semuanya menuntut anggaran tersebut, karena, mereka menilai Dana Bansos adalah Dana yang sudah jelas sumbernya dari Kementerian, sehingga mereka sangat kecewa mengapa Dana tersebut ditiadakan hanya di Kabupaten Pasangkayu.

Sementara itu, perwakilan Bappeda melalui Sekertarisnya, Arhamuddin, menjelaskan didepan para pendemo, bahwa hilangnya Bansos tahun ini di Kabupaten Pasangkayu, dikarenakan adanya administrasi yang tidak terpenuhi.

“Sesuai Permendagri Nomor No 32 dan No 39, kami dari Bappeda tidak berani menganggarkan Bansos bila administrasi yang tidak terpenuhi, salah satunya tidak adanya Nota pertimbangan dari Dinas terkait,” jelas Arhamuddin.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Bappeda hanya salah satu anggota tim Penganggaran. Sementara untuk Dana Bansos, semua perencanaannya di Dinas terkait.

“Adapun soal tuntutan Mahasiswa, kami terima semua dan kami berjanji akan menyampaikan semua itu dalam pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2018 paling lambat bulan Juli mendatang.” katanya.

Untuk diketahui, orasi para mahasiswa tersebut hanya diterima oleh Sekretaris Bappeda, Arhamuddin. Karena Kepala Bappeda terkait sedang berada di luar kota.

Tidak puas dengan penjelasan dari sekretaris Bappeda, para mahasiswa juga mendatangi kantor Bupati Pasangkayu.

 

 

 

 

Penulis : Irwan Hamsi
Editor   : Deni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *