Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Pekanbaru Berpotensi Rusuh, GP Ansor Riau Minta LAM Turun Tangan

oleh -91 views
Purwaji, Ketua GP Ansor Provinsi Riau, saat berada disalah satu acara. Foto : Bukamata.co 

PEKANBARU – Deklarasi #2019 Ganti Presiden yang rencananya akan digelar pada Minggu, 26/08/2018 mendatang di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, GP Ansor Riau meminta kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau agar turun tangan menengahi konflik itu. Ungkap Purwaji, Ketua GP ANSOR Riau, kepada Wartawan. Kamis, 23/08/2018, di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, jika kegiatan tersebut masih bisa dicegah, alangkah baiknya dilakukan pencegahan. Menimbang daripada terjadinya chaos yang bisa melibatkan sesama Anak Riau.

“Melihat potensi terjadinya kerusuhan antara yang pro dan kontra seperti itu, sebaiknya orang tua kami di LAM Riau segera turun tangan menengahi masalah ini,” kata Purwaji.

Bahkan, Purwaji mengatakan, jika potensi terjadinya benturan kedua belah pihak lebih besar, dan itu dibiarkan. Maka akan menjadi kesalahan patal bersama. Kita melihat kerusuhan di Batam dan Makassar, itu sudah cukup dan tidak perlu terjadi di Riau.

“Jika perlu dilarang, ya harus dikeluarkan larangannya dari LAM. Agar tidak terjadi benturan sesama anak Riau. Sekarang ini tensinya sudah sama-sama meninggi. Ada yang mau membubarkan, ada juga yang mau mengawalnya. Jadi hal ini tidak boleh terjadi, dan harus dihentikan,” tegas Purwaji.

Semua pihak, tambah Purwaji, khususnya para politisi harus bisa menahan diri, dan lebih mempertimbangkan kedamaian di tengah masyarakat. Apalagi saat-saat ini ada sebagian masyarakat di Lombok yang sedang terkena musibah.

“Sekali lagi jangan abaikan kondisi ini seolah tidak terjadi apa apa. Saya mohon orang-orang tua di LAM, Ormas Islam dan Paguyuban agar turun tangan. Ayo bermusyawarah, cari jalan tengahnya yang baik guna menyikapi situasi ini,” ajaknya.

Tidak hanya itu, pernyataan serupa tersebut juga diungkapkan oleh Yusafat Rendra, Tokoh Pemuda Riau, menurut aktivis asal Riau ini, tidak dikeluarkannya izin dari Mapolresta setempat untuk kegiatan Deklarasi Ganti Presiden yang akan digelar pada 26 Agustus, hal itu menjadi salah satu bukti, bahwa ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban jika kegiatannya tetap dilaksanakan.

“Polisi kan lebih paham soal keamanan dan potensi gangguan yang mungkin terjadi. Semestinya hal itu jadi pertimbangan besar bagi semua pihak, agar tidak memaksakan diri,” kata Yusafat.

Yusafat menambahkan, masyarakat Riau semuanya cinta damai. Karena itu kegiatan yang berpotensi merusak kedamaian itu harus dicegah dan dibatasi.

“Masa kampanye masih cukup lama, sebaiknya menahan diri dari kegiatan yang berkemungkinan memicu konfik di masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti dilansir www.penaone.com, dalam surat yang beredar dikalangan wartawan pada Selasa, 21/08/2018, Polresta Pekanbaru tidak akan memberi ijin terkait adanya kegiatan Deklarasi #2019 Ganti Presiden, yang kabarnya akan digelar di Tugu Pahlawan, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Riau.

Dalam surat yang bernomor REK/YANMIN/91/VII/2018/Sat Intelkam tertanggal 21 Agustus 2018 itu, menyebut tidak diberikan ijin dikarenakan alasan keamanan.

Menanggapi tidak diberikannya izin seperti dalam surat yang beredar tersebut, dikutip dari laman www.pilarbangsanews.com, Ketua Pelaksana rencana agenda Deklarasi #2019 Ganti Presiden, Ustad Muhammad Husni, menyatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak Kepolisian maupun Polresta Pekanbaru.

“Ya…. acara tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sebab, kewajiban kami kan hanya melaporkan, pihak berwajib yang bertanggung jawab memberikan pengaman kepada kami,” kata Ustad Husni.

 

 

Sumber : Bukamata.co / Penaone.com / Pilarbangsanews.com
Editor    : Deni