Diperiksa Sebagai Pelapor Kejanggalan Surat Dewan Pers. Kasihhati : Ada 50 Pertanyaan Diajukan Pihak Kepolisian

oleh -87 views
Kasihhati, Ketua Presidium FPII (kedua kanan), didampingi Seknas FPII, Wesly H Sihombing (kedua kiri), dan juga dua orang jajaran FPII lainnya, saat usai memberikan keterangan sebagai Pelapor terkait kejanggalan Surat Edaran Dewan Pers di Mapolres Jakarta Pusat. Jum’at, 24/08/2018. Foto : Grup WhatsApp FPII 

JAKARTA – Kurang lebih selama hampir Dua jam menjalani pemeriksaan sebagai Pelapor terkait Surat Edaran Dewan Pers (SE-DP) No. 371. Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati, akhirnya menemui awak media yang sengaja menunggunya dari sebelum sholat Jum’at, untuk mewawancarainya terkait keterangan hasil pemeriksaannya sebagai pelapor oleh Penyidik Unit IV Krimsus Polres Jakarta Pusat (Jakpus). Jum’at, 24/08/2018.

“Ada sekitar 50 pertanyaan yang diajukan pihak kepolisian kepada Saya. Namun yang paling krusial, adalah pertanyaan terkait dimana Saya menerima atau melihat Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo,” kata Kasihhati, di Polres Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jum’at, 24/08/2018.

Dengan didampingi Wesly H Sihombing, Seknas FPII, dan pemegang Mandat Setwil DKI Jakarta, Ramli S, serta Redaktur Pelaksana media online Berita360.com, Hari Hartono, dan juga Anggota FPII Hariyanto. Wanita yang akrab dipanggil Bunda itu juga memaparkan, selain FPII, Organisasi PPWI juga telah melaporkan Ketua Dewan Pers tersebut dengan hal yang sama. Dan juga kedepannya, Organisasi Wartawan dan para Pimpinan Media serta Wartawan-Wartawan di daerah, dipastikan akan melakukan hal serupa yakni (melapor-red) di wiayah masing-masing.

“Jangan takut untuk melaporkan. Kalau kalian semua merasa Surat Edaran Dewan Pers No.371 tersebut menghina atau melecehkan Profesi, dan Perusahaan Pers, silahkan laporkan saja,” himbau wanita tegas itu.

Seperti diketahui, Surat Edaran Dewan Pers No. 371 tertanggal 26 Juli 2018, telah membuat Organisasi Pers, Pimpinan Media dan Wartawan resah, berikut banyak insan pers yang merasa dinista, dihina dan dilecehkan.

Dalam Surat Edaran yang ditujukan kepada Beberapa Lembaga Negara, yakni Kapolri, Panglima TNI, Para Biro Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia itu, diantaranya berisikan bahwa banyak perusahaan pers yang didirikan bukan untuk melaksanakan tugas jurnalistik, akantetapi dalam praktek abal-abal. Dalam surat itu juga menyebutkan, Media-media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan pemerasan terhadap orang, pejabat pemerintah daerah, maupun perusahaan.

 

 

Sumber : Presidium FPII
Editor    : Deni