KAB TASIKMALAYA – Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab Tasikmalaya ikut serta dan icloud di dalamnya berangkat ke jakarta untuk mendukung SILATNAS JILID III ( Silaturahmi Nasional) Tahun 2023 yang di prakarsai oleh PPDI pusat guna untuk menuntut dan mempertanyakan terkait NIPD tingkat Nasional, Tentang Kesejahteraan dan status sebagai perangkat Desa. Dalam arti, apakah Perangkat Desa Itu, ASN, PNS Atau P3K. Ungkap Ketua PPDI Kab Tasikmalaya Nanang Saripudin, Senin malam, 24 Januari 2023.
Hal tersebut mendapat tanggapan dan dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kab Tasikmalaya sekaligus pembina PPDI Kab Tasikmalaya yaitu Drs. Ery Purwanto. M. S. I. Ia mengatakan, Hari ini adalah momentum bagi PPDI untuk sekian kalinya melakukan silaturahmi dengan sesama perangkat desa dengan ikut serta dalam SILATNAS JILID III Tahun 2023., Ungkap Ery Purwanto ketika ditemui awak media saat pemberangkatan PPDI ke Jakarta, Senin malam, 24 Januari 2023. Jawa Barat.
Lanjut Ery Memaparkan, Hari ini tentu mereka punya harapan besar untuk meningkatkan loyalitas dan pengabdiannya sebagai perangkat yang sangat menunjang untuk keberhasilan pemerintahan Desa. “Namun demikian, perlu diketahui bahwa sekalipun kita sudah berulang kali menuntun tentang apa status mereka yang tidak jelas, Apakah Dia ASN atau Apa,,?? sedangkan mereka memakai pakaian Dinas seperti ASN tapi dia bukan ASN. Paparnya Ery Purwanto”.
Oleh karena itu, kami sebagai pembina PPDI Kab Tasikmalaya dengan SILATNAS yang sekian kalinya (SILATNAS JILID III) dilakukan, perlu secara nasional bahwa perangkat desa ini memiliki status yang jelas dan pasti untuk melindungi dirinya, karena dia juga mengabdi bekerja kepada Desa Juga Kepada pemerintah, tentu ingin mendapatkan penghargaan yang statusnya lebih jelas, itu juga tentu harus diwujudkan dalam bentuk pengakuan, yang intinya mereka perlu Nomor Induk Pegawai ( NIP) Nasional, artinya mereka diakui secara Nasional, Tegasnya.
Ery menyampaikan secara khusus dari pembina PPDI Kab Tasikmalaya, Kami Ingin mengucapkan kepada pemerintah pusat wabil khusus kepada bapak Presiden Jokowi dimana beberapa tahun yang lalu telah menerbitkan sebuah keputusan bahwa perangkat desa itu pendapatannya disesuaikan dengan golongan (II A), dengan golongan ini memang sudah sangat disyukuri, akan tetapi apakah akan seumur – umur penghasilannya setara dengan Golongan (II A) sampai nanti tua, sementara mereka mempunyai lulusan gelar yang variatif, ada yang lulusan S I atau S II dl.
Nah oleh karena itu, mereka berangkat ke jakarta ingin agar penghargaan secara nasional terasa oleh mereka tentang kejelasan status mereka karena itu akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan pegawai, karena mereka kerja tidak kenal waktu. Dan mereka juga sangat mengharapkan penghargaan dari pemerintahan pusat dengan memberikan Siltap dari APBN, walaupun sudah mendapatkan dari pemerintah Daerah yang diintegrasikan dalam bentuk ADD kabupaten. Jadi, PPDI Tasikmalaya hari Ini sangat mengharapkan agar pemerintah Pusat memberikan tunjangan siltap dari pemerintah pusat. Terang Ery Purwanto
Ery Menambahkan, Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI) Tasikmalaya dengan berangkatnya ke SILATNAS ingin memiliki kepastian tentang masa jabatan. Kenapa,? karena sekarang sedang ada pembahasan tentang UUD mengenai nasib masa depan perangkat desa. Yang saya ( Ery) dengar ada dua opsi , bahwa perangkat desa itu;
(1)- Masa jabatan akan bersamaan dengan kepala desa terpilih, yang katanya sudah disepakati untuk 9 tahun 3 periode ada per perpanjangan. (2)-Masa jabatan perangkat desa seperti hari ini berhenti sampai usia 60 tahun pensiun meskipun tidak mendapatkan pensiun.
“Saya harap untuk kab tasikmalaya terkait dengan masa lamanya perangkat desa meminta agar ditetapkan, yaitu dengan posisi usia 60 tahun pensiun”.
Ery Berharap, apa yang dicita – citakan mereka dapat dikabulkan oleh pemerintah pusat, dan semoga ada dalam keselamatan berangkat maupun pulang, dan tetap harus membawa dan menjaga marwah Kab Tasikmalaya. Tutupnya
Penulis: Jajang N ( Janur)
