JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), merespon upaya pemerataan kesejahteraan dengan mengembangkan program penciptaan wirausaha baru di wilayah perbatasan termasuk terluar, terdepan, dan tertinggal NKRI.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo mengatakan, Pihaknya bertekad meningkatkan dan memperkuat SDM sektor koperasi dan UMKM di daerah tertinggal dan perbatasan.
Untuk itu, sejumlah pelatihan keterampilan usaha termasuk pelatihan vocasional di gelar di daerah-daerah tersebut.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas SDM masyarakat di daerah perbatasan dan tertinggal, khususnya di wilayah Indonesia Timur, agar mereka kemudian mampu bersaing dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju,” kata Budi
Menurut Budi, Potensi ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur sangat besar, seperti sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kerajinan, dan sektor perdagangan. Namun, potensi ini belum di garap dengan baik. Salah satu kendalanya adalah kualitas SDM yang masih lemah.
Pemerintah, lanjut Budi, Menyadari persoalan lemahnya SDM itu. Sebagaimana Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu mendorong dan meminta jajaran kabinetnya bekerja keras untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah perbatasan dan tertinggal.
Kementerian Koperasi dan UKM yang mendapat tugas meningkatkan kualias SDM di bidang koperasi dan UMKM pun bertekad untuk terus menjalankan amanat Presiden tersebut. Salah satunya melalui pelatihan dan pendidikan bagi SDM KUKM.
“Kami memprioritaskan peningkatan kualias SDM untuk wilayah Indonesia timur dan barat. Sementara untuk wilayah Indonesia yang kami nilai sudah lebih maju kegiatan pelatihan kami kurangi,” ungkapnya.
Pemerintah menyadari bahwa pentingnya peningkatan kualias SDM di daerah tertinggal dan perbatasan di tingkatkan. Sebab, mereka-merekalah yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian di daerahnya.
“Dan kita optimistis melalui pelatihan-pelatihan, SDM di wilayah Indonesia timur akan menjadi hebat dan mampu bersaing dengan wilayah tengah, bahkan mancanegara,” kata Budi.
Untuk itu, kata Budi, Pelatihan-pelatihan SDM akan diteruskan ditingkatkan pada tahun-tahun ke depan. Dan kami minta dukungan dari teman-teman di pemerintah pusat, seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan, termasuk DPR agar anggaran untuk ini ditingkatkan,” kata dia.
Budi juga berharap, Nantinya dengan adanya Rancangan Undang-undang Kewirausahaan Nasional yang sedang dalam tahap pembahasan akan semakin mendorong laju sektor KUMKM untuk berkembang.
“Yang jelas, kami akan terus memberikan program pemberdayaan pada masyarakat yang hidup di perbatasan dan daerah yang dikategorikan tertinggal,” katanya.
Program itu berupa vocasional, atau program pelatihan keterampilan teknis. Segala hal yang dibutuhkan di daerah perbatasan atau daerah tertinggal terlebih dahulu diobservasi. Tahap selanjutnya, diberi pelatihan dengan tujuan meningkatkan keterampilan keluarga nelayan, yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk.
“Program ini bertujuan supaya ada nilai tambah pendapatan keluarga nelayan. Dalam waktu tiga bulan kami melakukan koordinasi dengan kepala daerah yang mempunyai daerah perbatasan dan tertinggal, apa yang mereka perlukan,” kata Budi.
Program paket pelatihan yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM ini instrukturnya diambil dari daerah tersebut. “Namun kalau tidak ada maka diambil dari pusat,” jelas dia.
Budi mencontohkan, di Belu, Nusa Tenggara Timur, yang mengusulkan pelatihan vocasional, terlebih dahulu mengajukan program pelatihan pengemasan (packaging) untuk produk-produk tradisional yang dihasilkan daerah itu. Hal yang sama juga dilakukan di Solok Selatan (Sumbar), Lampung Barat (Lampung), Lebak (Banten), dan Dompu (NTB).
“Dengan pelatihan pengemasan produk ini kami harapkan akan membuat produk tradisional memiliki nilai tambah, dari yang awalnya pembeli tidak tertarik dengan produk tersebut, namun setelah dikemas dengan bagus maka bentuk, higienis dan harganya pun pasti akan meningkat,” katanya.
Dengan kemasan yang baik juga dinilainya akan lebih mudah bagi KUKM untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat di samping mudah diterima oleh pasar.
Dia menambahkan, setiap daerah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan sebanyak dua angkatan meliputi 14 daerah, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Sambas, Malinau, Nunukan, Kutai Barat, Merauke, Jayapura, Belu, Timor Tengah Utara, Maluku, dan Kupang.
Di Kalimantan Barat, misalnya, yang merupakan salah satu daerah yang disasar, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah ini memiliki kelompok usaha strategis mikro yang bergerak di bidang kuliner, sehingga menurut Budi mereka perlu dilatih supaya segera naik kelas usaha.
“Di Kalbar agak berbeda. Sebagian besar masyarakat umum dan mahasiswa, kelompok-kelompok strategis. Mereka itu sebagian sudah punya usaha mikro sekarang kita ingin angkat jadi kecil, khusus di sana,” kata Budi.
Pihaknya juga mendorong Dinas KUMKM di tingkat Kabupaten/Kota rutin menggelar pelatihan. Dengan upaya yang dilakukan bersama-sama, diharapkan angka pertumbuhan pelaku usaha di tanah air bisa terus meningkat.
“Dia (pelaku usaha) sudah harus meningkatkan diri dari yang tadinya hanya skala mikro menjadi kecil, kemudian kecil ke menengah. Kedua kordinasi kita dengan dinas Kabupaten/Kota, supaya kita harapkan mereka lebih giat lagi melakukan pelatihan,” katanya.***
(Deni)
BeritaSatu.com
