Kinerja Dewan Pers Dinilai Banyak Melenceng, Pimpinan Organisasi Pers Indonesia Temui Komite I DPD RI

oleh -190 views
Ketua Presidium FPII, Kasihhati (berdiri pertama kanan), Wilson Lalengke, Ketua DPN PPWI (berdiri kedua kanan), saat berfoto bersama beberapa orang pihak Komite I DPD RI yang duduk dibarisan depan, seusai diakusi pertemuan tersebut. Foto : FPII Grup

JAKARTA – Pertemuan antara Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan sejumlah pimpinan Organisasi Pers, secara resmi Pimpinan Komite I DPD RI telah menyetujui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dewan Pers dan Kementrian Komunikasi dan Informasi, digelar di Ruang Rapat Gedung DPD RI Jakarta. Selasa, 28/08/2018.

Dalam agenda RDP yang rencananya akan digelar pada Rabu, 19/09/2018 itu, Komite I DPD RI juga akan mengundang seluruh pimpinan organisasi pers agar menghadirinya, guna membahas evaluasi kinerja Dewan Pers. Hal itu sebagai jawaban atas aspirasi dan masukan dari para pimpinan organisasi pers terkait permasalahan pers Indonesia yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kepastian RDP tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi MIP, kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI), Wilson Lalengke melalui komunikasi telepon selular dan pesan singkat pada Kamis, 30/08/2018.

Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD RI mengatakan, akan mengundang Dewan Pers dan Menteri Kominfo, serta jajaran pimpinan Organisasi Pers pada RDP itu, yakni untuk membahas permasalahan pengawasan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan juga mengevaluasi kinerja Dewan Pers.

“Kita akan mendengar pendapat Dewan Pers dan Menteri Kominfo, apakah ada kewenangan yang dilanggar terkait ruang lingkup pers,” kata Fachrul Razi, yang senator asal Aceh itu.

Fachrul Razi berujar, pihaknya akan mengevaluasi apakah selama melakukan tugas dan fungsinya Dewan Pers sesuai UU Pers atau tidak. RDP nya sudah dijadwalkan akan digelar Rabu, 19/09/2018, di ruang rapat Gedung DPD RI.

“Beberapa hari sebelum pelaksanaan RDP tersebut, terlebih dahulu kita akan menggelar kegiatan diskusi media, bersama Pimpinan Komite I DPD RI dan perwakilan pimpinan organisasi pers sebagai pembicara, juga akan mengundang peserta diskusi dari kalangan wartawan dan pekerja pers,” katanya.

Menanggapi agenda resmi Komite I DPD RI tersebut, Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke, berharap kepada seluruh wartawan dan pemilik media massa yang dirugikan, atau dikriminalisasi akibat rekomendasi Dewan Pers, serta yang menjadi korban kebijakan-kebijakan sepihak Dewan Pers, agar bisa ikut menghadiri RDP yang sudah dijadwalkan, dengan membawa bukti surat Rekomendasi asli Dewan Pers dan bukti asli pendaftaran perusahaan pers yang tidak kunjung diverifikasi.

“Kepada seluruh pimpinan organisasi pers, pemilik media, dan wartawan se-Indonesia yang selama ini merasakan hambatan dan kendala dalam menjalankan profesi jurnalistiknya, mohon kiranya dapat menghadiri RDP tersebut, bawa dokumen rekomendasi Dewan Pers, PPR, surat edaran, kebijakan Pemda tentang pers, dan lain-lain,” kata Wilson, sang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terpisah, Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heince Mandagi, menyatakan, sangat gembira atas respon positif dan cepat tanggapnya dari para Senator di Komite I DPD RI ini.

“Terima kasih kepada para Pimpinan Komite I DPD RI atas perhatiannya terhadap masalah yang mendera Pers Indonesia saat ini. Kami akan hadir untuk menyampaikan secara gamblang terkait permasalah yang dihadapi kawan-kawan pers seluruh Indonesia selama ini,” ungkap Heince, via pesan WhatsApp messenger, seperti dilansir Wartamerdeka.com. Dikutip dari laman Beritadinamika.com.

Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati, menyampaikan, pihaknya sudah pernah menemui komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebelumnya, yang saat itu mendapat keterangan bahwa proses verifikasi media belum disetujui pihak DPR RI, sehingga apa yang dilakukan Dewan Pers itu bertentangan dengan UU Pers No 40 Tahun 1999, bisa juga dibilang ilegal.

“Dewan Pers tidak mengerti UUD 45 dan Pancasila, sehingga bertindak semaunya. Dewan Pers juga tidak mengakui produk yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, karena organisasi yang ada Kemenkumhamnya dikatakan abal abal.” tegas Kasihhati, yang akrab disapa Bunda itu.

Bahkan, pengacara muda yang mendampingi para Pimpinan Organisasi Pers yang sedang cukup naik daun, yakni Dolfie Rompas, Tondi Situmeang, dan Asterina Tiarma, memaparkan secara gamblang kepada pimpinan Komite I DPD RI, tentang permasalahan Pers Indonesia yang ditimbulkan oleh peraturan dan kebijakan Dewan Pers. Kuasa hukum team gerakan Menggugat Dewan Pers Dolfi Rompas, menjelaskan, tentang dasar gugatan terhadap Dewan Pers itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

“Dewan Pers tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pers untuk menentukan status seorang wartawan atau bukan, karena itu sangat bertentangan dengan UU Pers,” kata Rompas.

Hingga berita ini diturunkan, belum mendapat hasil konfirmasi maupun klarifikasi dari pihak Dewan Pers. 

 

 

Sumber : Wartamerdeka.com / Beritadinamika.com / FPII Grup

Editor           : Deni