Terkait Populisme Islam, Fadli Zon Tantang Menteri Agama Debat Terbuka

oleh -83 views
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon. Foto : Istimewa

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik adanya pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terkait Populisme Islam.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) itu menantang menteri agama debat terbuka mengulas apa itu populisme Islam. Fadli Zon juga mempertanyakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) menteri agama.

“Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu Populisme, Populisme Islam, dan apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa tupoksinya?,” tulis Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon, Minggu 27/12/2020, seperti dilansir Pojoksatu.id

Fadli Zon membagikan tautan berita Tempo berjudul “Menteri Agama Gus Yaqut: Saya Tidak Ingin Populisme Islam Berkembang Luas”. Dalam berita itu, Gus Yaqut mengatakan, Populisme Islam tidak bisa dibiarkan berkembang di Indonesia.

“Belakangan kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahas ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinanannya, maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi. Istilah kerennya itu populisme islam,” ujar Gus Yaqut, dalam sebuah acara webinar lintas agama, Minggu 27/12/2020.

“Dan saya tidak ingin, kita semua, tentu saja tidak ingin populisme islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan memeranginya,” lanjut Panglima Banser ini.

Untuk itu, kata Yaqut, dalam pidato pertamanya sebagai Menteri Agama, Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan bukan aspirasi.

“Karena aspirasi agama ini, kalau salah-salah orang bisa berbahaya,” ujar Yaqut.

Sebagai Ketua GP Ansor sebelumnya, kata Yaqut, Ia berkali-kali selalu mengatakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu dan agama lokal lain.

Bangsa Indonesia, lanjut dia, berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya dan antar agama.

“Jadi, barangsiapa ingin menghilangkan satu sama lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia, mereka tidak memiliki rasa ke-Indonesiaan,” tuturnya. ***

 

Sumber : Pojoksatu.id

Editor    : Deni