Polemik DBH Pajak Rokok. Ikram Ibrahim : Akan Menuai Titik Terang

oleh -81 views
Ikram Ibrahim, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). KONTEN INDONESIA / Foto Istimewa. Irwan Hamsi 

KAB PASANGKAYU – Maraknya pemberitaan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok di berbagai media online akhir-akhir ini, membuat sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu merasa adanya kesalahan dalam sistem Pemerintahan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD, Ikram Ibrahim, saat di konfirmasi di salah satu Warkop di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Sabtu, 02/06/2018 malam.

Ikram mengatakan, saling tudingnya SKPD tentang DBH Pajak Rokok merupakan suatu bentuk kebokbrokan sistem Pemerintahan sekarang ini. Aliran DBH Pajak Rokok di Kabupaten Pasangkayu yang selama ini menjadi polemik, kini akan menuai titik terang.

“Paling lambat Senin ini, kami akan segera menyerahkan laporan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DBH-PR kepada Ketua DPRD untuk segera diparipurnakan, guna memenuhi persyaratan dalam pengusulan pembentukan Pansus, karena dapat dipastikan semua fraksi telah sepakat,” ungkap Ikram.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Pasangkayu, Muh. Iqbal, membenarkan bahwa Ia telah mendapat perintah dari Ketua DPRD, untuk membuat undangan rapat internal anggota DPRD dengan agenda pengusulan Pansus DBH-PR.

“Benar, saya dapat perintah oleh Ketua DPRD untuk membuat surat ke anggota DPRD terkait DBH Pajak Rokok. Dan Besok saya akan perintahkan Bagian Persidangan untuk menyurat, karena masalah teknis ada di Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Pasangkayu,” pungkas Muh. Iqbal, saat dikonfirmasi Kontenindonesia.com via telepon selulernya.

 

 

 

Penulis : Irwan Hamsi
Editor   : Deni