BANDUNG – Dari 1.789 Km jalan Arteri Nasional yang ada di Jawa Barat (Jabar). Hingga saat ini kurang lebih empat puluh persennya mengalami kerusakan cukup parah, seperti jalan dari wilayah Sukabumi menuju Pelabuhanratu yang saat ini hancur dan juga beberapa ruas jalan nasional lainnya di Jawa Barat rusak. Masyarakat yang tidak mau tahu apa itu jalan nasional, jalan Provinsi atau jalan Kabupaten dan jalan Kota, mengkritik dan mempertanyakan kondisi kerusakan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, bidang pembangunan dan Infastruktur, Drs. H Daddy Rohanady di ruang kerjanya Rabu, 22 Maret 217.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPRD Jawa Barat langsung mempertanyakannya ke Dirjen Bina Marga, Kementrian PUPR di Jakarta. Untuk mengatasi itu, kita meminta agar Balai-balai milik pemerintah pusat di Jabar, itu di tambah seperti kita memiliki 6 Balai Pengelola jalan. mekipun kenyataannya seperti itu, saya merasa masih kedodroan karena daya jelajahnya, daya jangkau setiap manusia itu sangat terbatas, belum lagi kalau kita memobilisasi alat berat. Ini tambah berat jadinya, karena itu kita berharap ada penambahan balai-balai dari Pemerintah Pusat. Kata H Daddy.
Adapun di katakan H Daddy, Untuk mempercepat penanganan dan juga mempercepat mobilisasi, Pemrintah Pusat harus bisa mensinergikan pekerjaan “Kecil-kecil” dengan BPJ kita, dengan dinas kita. Artinya, ketika ada persoalan dengan yang terkait kecil-kecil, itu ada PL atau apapun istilahnya di swakelolakan di BPJ kita, itu logikanya akan lebih cepet penanganannya.
“Jadi nanti gak perlu nunggu di pusat, belum tendernya, wah bisa keburu bujrad-bajred, nanti ada yang jatuh di lobang!, Sama contoh kasusnya seperti yang kita lihat di rajamandala. Jalan arah Cianjur itu ada gorong-gorong yang membuat jalan putus akhirnya jembatan bailey yang di gunakan. Kalau itu di tangani balai kita, logikanya itu gak perlu nunggu tender. Itu akan lebih cepat saya yakin sekali !” tegas Ia.***
Editor : Deni
Bedanews.com
