Warga Masyarakat Desa Karangmulya Kecewa Pembuatan Akte Masal Gratis Rp 30 Ribu

oleh -195 views
Berkas pernyataan permohonan maaf terkait kehilapan “WH”, Kepala Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, terkait adanya pungutan biaya senilai Rp 30.000 dalam program Akta Kelahiran Masal, yang ditujukan kepada warga masyarakat. KONTEN INDONESIA / Wawan Kurniawan – Ali Hamdani 

KAB TASIKMALAYA – Kurang lebih sebanyak 200 orang warga masyarakat di Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), ikuti kegiatan pembuatan surat Akta Kelahiran masal, yang digelar dari hari Senin 26/02 – Kamis 01/03/2018 lalu di Dsea Karangmulya tersebut.

Kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat tersebut, dalam programnya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Tasikmalaya.

Lembar kwitansi bukti pembayaran Rp 30.000, untuk persatu pembuatan Akta Kelahiran Masal

Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan Kontenindonesia.com dari seorang sumber yang merupakan Wakil Ketua Karangtaruna Desa tersebut, yakni Usep Suryana, untuk pembuatan akta kelahiran masal tersebut disinyalir ada jenis pemungutan biyaya yang kurang jelas sebesar Rp 30.000 per satu aktanya.

“Dengan jumlah sekitar 200 orang warga yang membuat akta kelahiran, jika dikalikan Rp 30 ribu per orang, totalnya sudah jelas berapa. Sebagai Wakil Karangtaruna, saya sempat datang untuk menemui Kepala Desa Karangmulya, berinisial “WH”, pada Senin 05/03/2018, Jam 09:20 WIB, guna mempertanyakan benar atau tidak adanya pemungutan biaya sejumlah tersebut mengenai pembuatan Akte Kelahiran masal.” ungkap Usep Suryana, saat berbincang disalahsatu tempat diwilayah desa tersebut.

Tatang Taupik, Ketua Pemuda Kampung Cisunia, Desa Karangmulya tersebut, saat memperlihatkan lembar bukti kwitansi hasil pembayaran Rp 30.000

Bahkan dikatakan Usep, ketika dipertanyakan terkait hal pungutan biaya pembuatan akta kelahiran masal itu, Kades Karangmulya tersebut sempat mengaku dan membenarkan adanya pemungutan biaya sebesar Rp 30.000 per akta itu, dirinya juga sempat menandatangi berkas acara permohonan maaf terkait kesalahannya memungut biaya tersebut yang ditujukan kepada masyarakat, surat sejenis pernyataan permohonan maafnya ditandatangani beberapa orang saksi unsur terkait.

“Akhirnya, kepala desa tersebut menandatangani surat permohonan maaf bahwa dirinya telah hilap melakukan pemungutan biaya pembuatan akta kelahiran masal. Berkas sejenis Surat Pernyataan permohonan maafnya bermaterai 6000, saat itu ditandatanganinya di rumah saya. Kampung Cisunia, RT 04/07, Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis.” terang Usep.

Kepala Desa Karangmulya tersebut berinisial “WH” saat dikonfirmasi Tim Kontenindonesia.com diruang kerjanya.

Sementara, “WH”, Kades Karangmulya tersebut, mengaku dan membenarkan adanya kejadian pemungutan biaya sebesar Rp 30.000 per jiwa dalam program pembuatan akta kelahiran masal itu, bahkan sempat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan permohonan maaf diatas Materai, yang permohonan maafnya sengaja ditujukan kepada warga masyarakat, dikarenakan kehilapannya.

“Ya kejadian itu benar, saya saat itu dalam keadaan hilap. Sudah selesai, sudah membuat Surat Pernyataan Permohonan Maaf saat di rumahnya Usep Suryana waktu itu. Dalam suratnya, saya memohon maaf kepada warga masyarakat terkait kehilapan saya dalam pemungutan biaya akta kelahiran itu.”ungkap “WH”, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Jum’at 23/03/2018.

WH menjelaskan, bahwa dasar adanya pemungutan biaya sebesar Rp 30.000 dalam program pembuatan Akte Kelahiran masal itu, sengaja dengan memakai kuitansi untuk tanda bukti bagi masyarakat. Kami sudah mengacu dalam Peraturan Desa (Perdes) tahun 2017. Akan tetapi, kami juga sangat mengakui adanya kesalahan, tanpa adanya musyawarah kepada masyarakat, yang dikarenakan program pembuatan akte kelahiran masalnya sangat mendadak sekali, ahirnya selaku Kepala Desa hanya dapat mempasilitasi. Katanya.

Disinggung terkait imbas dari permasalahan pemungutan biaya tersebut dengan Warga Masyarakat dan Para Tokoh bagaimana, WH menjelaskan, untuk dengan masyarakat hingga saat ini kami tidak permasalahan mengenai pungutan biaya tersebut. Bahkan warga masyarakat sangat berterimakasih dengan adanya program pembuatan akte kelahiran masal itu, kemungkinan juga tidak dipermasalahkan oleh para Tokoh di Desa Karangmulya. Terang WH.

Tidak cukup disitu, Tatang Taupik (31), Ketua Pemuda Kampung Cisunia, Dusun Kalangsari, RT 04/07, Desa Karangmulya tersebut mengatakan, kalau begitu caranya ada pemungutan biaya sebesar Rp 30.000 untuk pembuatan akta kelahiran masal, sementara dari dinasnya program secara gratis. Kami sebagai warga masyarakat tentu sangat merasa dimanpaatkan. Karena seharusnya program itu gratis tidak harus ada embel-embel biaya.

“Sewaktu pembuatan akta kelahiran saya di pinta biaya sebesar Rp 30.000 oleh salah satu perangkat desa berinisial “RN”, ya akhirnya kami sengaja minta bukti untuk pembayarannya berupa kuitansi.” tegas Tatang, saat dikunjungi di rumah Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Cisunia. Rabu, 28/03/2018.

Irfan Dadi (34), Ketua DKM Cisunia menuturkan, untuk program pemerintah dalam pembuatan akte kelahiran masal gratis yang diperuntukan kepada masyarakat, ahirmya dipungut biyaya. Kami sebagai Ketua DKM sangat merasa kecewa, seolah-olah masyarakat dijadikan azas suatu kemanpaatan. Kami berharap untuk kedepanya, permasalahan pungutan yang tidak jelas seperti ini agar dijadikan motipasi, jangan sampai terulang kembali. tegas Irfan Dadi, di rumahnya.

 

 

 

Penulis : Wawa Kurniawan – Ali Hamdani
Editor   : Deni